RAKYAT ADAT MELANESIA MEMANGGIL INDONESIA DALAM FASIFIC FORUM MSG
"Semua Bisa di Bicarakan" (Alm. Pastor Neles K Tebay, Kordinator Jaringan Damai Papua ).
"Konflik Kepentingan Berkepanjangan di Papua Barat" (Alm. Octo Tebay Jurnalis Suara Papua ).
"Akar persoalan Papua adalah persoalan Internasional" (Alm. Filep Karma)
Jika negara lemah menyelesaikan konflik genosida Etnis secara adil maka, rakyat semakin kuat untuk menentukan sikap mereka untuk Merdeka.
Bulan Juli 2023, orang-orang bersukacita karena kunjungan President Indonesia di Papua. Papua barat dan Papua timur di PNG adalah komitmen bilateral yang baru di bangun lebih harmonis bersama Perdana menteri PNG James Marape sebagai negara tetangga di Papua. Rakyat antosias menerima President Indonesia Joko Widodo di Jayapura untuk membuka Karnafal Papua. namun, menuai banyak kritikan akibat pelecehan adat istiadat berbusana yang tidak sesuai "Naturalisasi culture" sesuai kondisi asli yang tak diramaikan dan diramaikan oleh busana yang tak sesuai keberadaan yang sebenarnya, tentu telah membuat citra presiden Indonesia yang lebih buruk, misalnya dalam tribunews.com Kader Partai Golkar Paskalis Kosai juga ikut Mengkritisi panitia yang telah merusak tampilan budaya Papua dengan cara berbudaya kepapuan adalah terciptanya penampilan yang tak menghargai president Indonesia Jokowi bersama rakyat Papua yang hadir dalam kegiatan karnaval.
Tidak hanya, Papua Induk, Papua tengah, dan Papua Selatan rakyat sangat senang, banyak yang memperbaiki jalan, listrik dan bendera disepanjang dipasang rapi dalam pertengahan Juli ini dikunjungi Wapres Prof. Muhamad Amin. Kedatangan wapres untuk meletakkan "batu pertama" pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah. tetapi, kunjungan wapres menuai konflik sipil di Dogiyai dan Manokwari dimana tiga orang rakyat Papua dibunuh dan satu orang pendatang luka-luka sehingga konflik di Manokwari dan Dogiyai belum juga didamaikan pasca kunjungan wapres.
Bulan Juli 2023 telah menjadi cahaya bagi Indonesia untuk Perdamaian Papua melalui "Jalan Dialog Ingclushif" tetapi, Pemerintah Jakarta terus mengabaikannya, negara gagal atasi akar persoalan Papua barat bukan hanya dalam kunjungan-kunjungan negara hingga Juli 2023, Penyelesaian Papua tidak juga mendapat angin segar. Genosida Ednis Melanesia diabaikan Jakarta, dipantau dunia Internasional, Dalam 04 Juli 2023 juga lembaga Internasional PBB mendesak kepada Pemerintah Indonesia terkait kondisi Emergency Genosida Ednis di Papua Barat adalah tanggung jawab Negara yang harus diselesaikan.
Rakyat mengharapkan pendekatan yang lebih bermartabat, sistematis dan komphereship dalam penuntasan genosida Ednis Melanesia yang telah ambil haknya kedalam bangsa Indonesia harus dituntaskan sesuai standar hukum Internasional.
Kami masih terus mencari langka-langka, pendekatan-pendekatan dalam upaya Rekontruksi penyelesaian soal-soal di Papua melalui kunjungan dalam tanggal 14-18 Juli 2023 itu, President & Wakil Presiden Indonesia tidak juga menghentikan api amarah konflik kombatan bersenjata dan demontrasi sipil bermotif Ideologi Papua Merdeka sebagai alternatif perdamaian Papua dari colonialisme Barat & NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Papua Barat menurut Kordinator Aliansi Masyarakat Adat Papua Yossep Adii.
Ia juga mengutarakan: Rakyat mendukung Dialog Ingclushif di MSG tetap berjalan sesuai mekanisme Internasional diharapkan juga Indonesia untuk ikut mewujudkan Perdamaian Papua di Kawasan Fasific, selain Prancis dari Eropa yang akan mengikuti. 19 Juli 2023, telah sedang berlangsung festival adat sorong-samarai dan di wamena yang mensuport sebagai bukti dukungan rakyat dalam ULMWP untuk mewujudkan perdamaian Papua pada konflik kejahatan berkepanjangan sepanjang 60 Tahun yang telah membantai 1000.000.00 (Satu Juta) Manusia Asli Papua. Seluruh orang Melayu juga ikut korban sehingga diharapkan keseriusan Negara dalam menuntaskan kejahatan konflik ednisida berkepanjangan, sekalipun melimpahkan otonomi khusus dan perhatian pembangunan.
Demi perbangunan dan kemajuan Asia Fasific dalam transformatif masyarakat Industri tentunya, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan JDP (Jaringan Damai Papua) yang digaungkan Pastor Neles K Tebay telah menunjukan peta penuntasan persoalan Papua (Papua Read Papua ), dengan langkah-langkah menghadirkan berbagai aktor yang bertikai dengan motifnya yang menjadi konflik-konflik kepentingannya dalam tubuh militer dan sipil tetapi lupa mengusir 'colonialisme barat' yang menjadi akar permusuhan bangsa Melayu dan Melanesia di Papua Barat, Pungkasnya.
Dia mengatakan juga: terciptanya jaraknya masyrakat Melayu dan Melanesia akibat tindakan penindasan, pemerkosaan, diskriminasi, penculikan, perampasan tanah adat dan pembakaran rumah warga asli Papua hingga, pembasmian Ednis di Ndugama, Intan Jaya Puncak Papua dan seantero Tanah Papua melalui banyak cara adalah ancaman Emergency Genosida Indegenous People West Papua yang telah menghancurkan hubungan rakyat melanesia dan melayu.
Aktor-aktor militer juga bukan hanya mengatur keamanan melainkan ikut berpolitik dalam siasat mereka yang kadang tak melihat mana lawan, mana rakyat dan mana kawan adalah kesadaran keamanan yang masih minim akibat pendidikan Papua yang hambat sehingga, tercipta kualitas manusia dalam tubuh militer dan sipil Papua yang tidak dapat menjadi barometer pembangunan apalagi dalam penyelesaian konflik konvensional Kombatan misalnya dijelaskan ketua Kordinator Aliansi Masyarakat Adat Papua.
Elit-elit Papua, Cendekiawan Papua, dan berbagai pihak di Papua yang menjadi harapan rakyat dan ekologi itu telah hilang dalam penyakit sosial, dibujuk uang Otsus 20 tahun terakhir dan ketakutan yang diciptakan Militer Indonesia. Sehingga, keberanian untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat telah menjadi mati dalam hidup sandiwara. Mereka tak menyampaikan hak-hak itu secara akal sehat pada ruang-ruang yang benar adalah ancaman lain. Ini sangat bahaya bagi massa depan orang-orang Melanesia di Papua Barat katanya.
Opsi-opsi meredam Ishu Papua Merdeka itu tak henti-hentinya Pemerintah Jakarta lakukan dan Pemerintah adat di Papua juga berusaha keras menciptakan Papua tanah damai dari kejahatan-kejahatan movia certel dagang, movia company dan movia agen militer yang menghancurkan perdamaian itu harus dituntaskan melalui bukan hanya otonomi khusus jilid II melainkan ruang-ruang Dialog Dan dan atau menciptakan perdamaian abadi melalui mekanisme Internasional di Fasific MSG.
Ditulis oleh: Yosep Adii Kordinator AMAP (Aliansi Masyarakat Adat Papua)
.jpg)
Belum ada Komentar
Posting Komentar